Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah telah menyiapkan hunian untuk 700 kepala keluarga (KK) yang terdampak pergeseran pemukiman warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Menurut Bahlil, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per satu kepala keluarga. Rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. "Rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp 120 juta. Dan yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp 1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp 1,2 juta," kata Bahlil dalam keterangannya, Senin (18/9/2023).
Bahlil bilang, sementara menunggu waktu konstruksi warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara. "Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," jelas dia. Di sisi lain, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Tuding Kakek Curi Ayamnya Rp 4,5 Juta, Bu Kades Sebut Sudah Ajak Damai: Dia Tak Mau Mengakui "Bukan Sembarang Ayam" Bu Kades di Bojonegoro Penjarakan Kakek yang Diduga Mencuri Ayamnya Survei Capres 2024 Terbaru: Elektabilitas Paslon Terkuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah
Janji Pelaku Carok Sebelum Lawan 4 Orang di Madura, Bikin Istri Rela Menunggu: Sampai Ajal Menjemput Survei Capres 2024 Terbaru Hari Ini Litbang Kompas dan 4 Lembaga, Paslon Terkuat di Semua Provinsi Halaman 4 Viral Pilu Kakek di Bojonegoro Dituding Curi Ayam Jantan Bu Kades, Gegara Suara Kokoknya Beda
Terkait Perseteruan dengan Indah Sari, Dewi Perssik Marah hingga Ancam Tempuh Jalur Hukum Bu Kades Ngamuk Ayam Rp4,5 Juta Dicuri, Mbah Suyatno Tempuh Jalur Hukum: Diberi Rp1 M Pun Tak Kuakui Halaman all Adapun merespon protes sebagian warga Rempang yang menolak pemindahan, Bahlil mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara cara yang tidak menggunakan kekerasan.
"Proses penanganan rempang harus dilakukan dengan cara cara yang soft, yang baik. Dan tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun temurun berada di sana," ujar dia. "Kita harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama sama orang kampung. Jadi kita harus bicarakan," sambungnya. Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.
"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," ujar Hadi. "Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," imbuhnya. Untuk informasi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Wakil Jaksa Agung, Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, dan pejabat daerah yang tergabung dalan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Riau dan Kota Batam pada Minggu (17/9) siang. Koordinasi ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah di Pulau Rempang.